KOTA METRO, PENAEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro kembali menyoroti minimnya anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027. Ini disampaikan DPRD dalam rapat paripurna tentang tentang pandangan umum fraksi pada Raperda APBD tahun anggaran 2027.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini tersebut digelar di ruang sidang DPRD setempat pada Senin 16 November 2026.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD menilai perlu langkah konkret Pemkot Metro gar pembangunan daerah dapat terlaksana dengan di tengah keterbatasan fiskal. Terlebih pada RAPBD tahun 2027 belanja modal  hanya sebesar Rp44,66 miliar.
Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi-Fraksi Gabungan DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, mewakili Fraksi PKS, Gerakan NasDem Raya, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Kebangkitan Bangsa Metro.
‎
‎Dalam pandangannya, Wasis Riyadi menyampaikan bahwa struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp903,28 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp906,28 miliar. Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat defisit anggaran sebesar Rp3 miliar lebih.
Selain itu, untuk alokasi belanja modal hanya tercatat Rp44.661.915.628 atau sekitar 4,93 persen dari total belanja daerah. Oleh karenanya Wasis mengingatkan, bahwa pentingnya antisipasi agar pembangunan fisik tidak stagnan. Kemudian kualitas pelayanan publik tidak menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat, serta melemahkan daya tarik investasi.
‎
Dalam pandangan anda fraksinys,  DPRD juga mempertanyakan bagaimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama.
Tidak hanya itu, DPRD juga meminta pemerintah menyampaikan upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana DPRD menilai optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada harus dibarengi dengan pencarian potensi pendapatan baru. Sehingga kemampuan fiskal daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari Pusat.
‎”Kita ketahui bahwa RAPBD 2027 harus sejalan dengan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiga juta rumah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, hingga kewajiban anggaran pendidikan dan infrastruktur. Kami meminta agar program-program prioritas nasional ini dapat diakomodasi tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat Kota Metro,” tegasnya.
Selanjutnya, pada sktor kesehatan DPRD mendorong agar anggaran 2027 memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, dan operasional Puskesmas serta Puskesmas Pembantu. Kemudian rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan lampu jalan juga dipertanyakan.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga mendorong perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah. Diantaranya penggabungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
‎
“Untuk pekerjaan pembangunan juga harusnya dapat dikerjakan sejak awal tahun. Sehingga tidak menghambat pembangunan dan mengurangi efektivitas penyerapan anggaran. Karena kondisi ini juga berpotensi merugikan masyarakat yang menunggu hasil pembangunan,” paparnya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *