PENAEKSPRES.COM, METRO – Enam Fraksi DPRD Kota Metro kembali menyoroti kinerja pemerintah setempat. Catatan diberikan mulai dari buruknya infrastruktur dan rendahnya pencapaian PAD di Bumi Sai Wawai.
Ini seperti disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Metro Yulianto, mewakili lima fraksi lainnya, Golkar, PDID, Nasdem, Demokrat, dan PAN, dalam pandangan umum fraksi atas penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021, Rabu (6/7/2022).
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengaku sepakat menerima LKPJ Walikota beberapa waktu lalu. Ia juga mengapresiasi atas diraihnya WTP untuk ke duabelas kalinya. Namun, ada beberapa catatan perihal program unggulan dan pemanfaatan anggaran yang harusnya bertujuan pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemkot harus lebih serius dalam mengimplementasikan program-program unggulan yang telah ditetapkan. Seperti peningkatan sarana dan prasarana, jalan mulus, lampu penerangan jalan umum, revitalisasi fasilitas olahraga dan budaya. Kemudian pemberian layanan masyarakat secara terpadu dan cepat, serta berbagai program prioritas lainnya. Karena kota itu identik dengan lampu terang dan jalan mulus, dan ini yang harus diprioritaskan,” katanya.
Yulianto menjelaskan, APBD 2021 merupakan titik awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Di mana salah satu prioritasnya adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Namun menurut kami belum ada peningkatan signifikat dari kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Metro. Justru sebaliknya, yang nampak adalah infrastruktur yang kondisinya semakin memprihatinkan,” paparnya.
Padahal, lanjut Yulianto, realisasi belanja daerah pada Dinas PU dan Tata Ruang (PUTR) terserap 89,54 persen. Juga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permikiman (Perkim) realisasi anggaran belanjanya mencapai 96,27 persen.
Tidak hanya itu, fraksi juga meminta agar anggaran recofussing 2021 untuk penanganan Covid-19, disampaikan secara rinci dan transparan. “Juga, setiap program diharapkan berorientasi pada kesejahteraan di Kota Metro masyarakat. Sebab, penduduk miskin di sini jumlahnya 14.310 jiwa atau 8,47 persen. Meskipun tergolong rendah, tapi kita merupakan citra kota pendidikan yang harusnya bisa lebih rendah daripada itu,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Metro sangat beruntung karena warganya sangat baik dan peduli wilayahnya. Masyarakat secara swadaya melakukan gerakan gotong royong untuk penimbunan jalan yang rusak parah.
“Seperti yang dilakukan warga di Jalan Sukarno Hatta Metro Barat, Jalan Budi Utomo dan Letjend Suprapto di Metro Selatan, Jalan Pattimura Metro Utara, dan gerakan masyarakat di beberapa jalan rusak lainnya,” bebernya.
Ia menambahkan, catatan juga diberikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). Dimana belum maksimal dalam capaian pendapatannya berdasarkan dari rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah.
“Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PAD yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 11 persen. Sedangkan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, PAD dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mencapai 23,82 persen,” katanya.
Dengan realisasi pencapaian yang sangat minim ini, pihaknya meminta agar pemerintah setempat memberikan perhatian serius. “Walikota harus melakukan evaluasi yang mendalam. Terlebih tahun sebelumnya, pendapatan dari retribusi ini juga tidak bisa diraih secara optimal,” pungkasnya. (hdi)
